Joko Widodo

Presiden Joko Widodo meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk melakukan terobosan perubahan mendasar dan strategis. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan strategi yang harus ditempuh dalam lima sampai 10 tahun ke depan. Mesti dipikirkan juga bagaimana mencapainya dan seberapa banyak dana yang dibutuhkan. “Untuk itu, Presiden memberikan penegasan apabila alutsista atau produk-produk pertahanan yang bisa diadakan, diproduksi di dalam negeri seperti di Pindad, PT DI, PT LEN INTI, PT PAL, PT Dahana, dan seterusnya, maka diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri,” kata Pramono usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2016) malam.

Kedua, lanjut Pramono, KKIP juga diminta untuk membuat roadmap atau perencanaan yang lebih jelas untuk produk-produk dalam negeri yang direncanakan untuk jangka panjang. Menurut Seskab, banyak produk-produk alutsista Indonesia yang dipakai di Timur Tengah, Arab, Thailand, Filipina, Malaysia dan beberapa negara lainnya di Uni Eropa. Mereka menggunakan produk-produk dari Pindad, PT DI, dan sebagainya. “Sehingga dengan demikian ini yang diminta untuk dilakukan adalah pada pembelian alutsista atau alat-alat strategis pertahanan harus bersifat bottom up, dari bawah usulan sampai dengan ke atas. Tidak kemudian alat itu dibeli ternyata tidak bisa digunakan secara optimal, maksimal di lapangan sesuai dengan kebutuhan atau planning rencana pertahanan kita,” ucap Pramono.

Pramono menambahkan, Presiden meminta dalam waktu tiga hingga lima bulan dilakukan audit terhadap industri-industri strategis pertahanan agar diketahui peralatan apa yang sudah dibeli yang ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu dapat diketahui juga peralatan apa yang dibutuhkan ke depan untuk memenuhi kekurangan tersebut.

share this article to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg

Posted by Unknown, Published at 20.42 and have 0 komentar